JAKARTA,NARATARA.COM – Penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, hingga pengawasan kewenangan dan perlindungan hak masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan praktisi hukum dari Regulation Watch, Dr. Gamaliel Carrel Ticualu, menanggapi persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut Carrel, salah satu tantangan utama terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, terutama aset yang disembunyikan melalui transaksi keuangan kompleks.
“Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kemampuan dan sarana aparat penegak hukum dalam menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” ujar Carrel melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Ia menjelaskan, penelusuran aset membutuhkan kemampuan teknis, dukungan anggaran, serta koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam analisis transaksi keuangan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar proses pelacakan, pemblokiran, hingga penyitaan aset dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum.
Mekanisme Perampasan Aset Butuh Kesiapan Aparat
Carrel juga menyoroti penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). Menurutnya, mekanisme tersebut membutuhkan pemahaman dan kesiapan aparat, khususnya dalam pembuktian asal-usul aset.
“Mekanisme tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku juga tidak berarti aset dapat diambil tanpa proses pengadilan,” katanya.
Dari sisi kelembagaan, ia menilai diperlukan aturan pelaksana serta penyesuaian ketentuan hukum acara untuk menghindari tumpang tindih regulasi.
Pembentukan badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset hasil perampasan juga menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan.
“Pembentukan dan operasionalisasi badan pengelola serta pengawas aset juga menjadi tantangan tersendiri,” ujar advokat senior yang merupakan pendiri Cartic & Co tersebut.
Menurut Carrel, pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, penilaian, hingga pelelangan serta pengembalian aset kepada negara atau korban.
Selain itu, pengawasan terhadap kewenangan penyidik dan jaksa diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses penanganan aset.
Perlindungan Hak Masyarakat Harus Dijamin
Persoalan lain yang menjadi perhatian Carrel adalah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan aturan perampasan aset. Ia mengingatkan agar instrumen hukum tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun menekan pihak tertentu.
“Risiko lainnya adalah aset yang diperoleh secara sah ikut terdampak atau proses hukum digunakan sebagai alat untuk menekan pihak tertentu,” kata Carrel, yang juga menjabat Dewan Pengawas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
Karena itu, menurutnya, mekanisme pengawasan dan keterbukaan proses perampasan aset perlu diperkuat. Masyarakat maupun pihak ketiga yang asetnya diblokir, disita, atau menjadi objek permohonan perampasan harus mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan.
Carrel menegaskan, perlindungan hukum diperlukan agar pihak yang tidak terlibat tindak pidana tetap memiliki kesempatan membuktikan kepemilikan aset yang sah serta iktikad baik.
Ia juga menilai rendahnya kesadaran hukum dan keengganan masyarakat untuk melapor dapat menjadi hambatan dalam pengumpulan informasi maupun dokumen pendukung untuk penelusuran aset.
Di sisi lain, perdebatan mengenai substansi aturan serta keterakomodasian aspirasi masyarakat dalam proses legislasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Berbagai persoalan tersebut, menurut Carrel, perlu diantisipasi sebelum regulasi perampasan aset diterapkan.
“Dan kendala lainnya yang akan muncul pada saat UU Perampasan Aset ini diberlakukan satu tahun ke depan,” pungkasnya.
DPR Setujui RUU Perampasan Aset
Sebagai informasi, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Persetujuan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi. Sementara itu, kesiapan aturan pelaksana, kelembagaan, aparat penegak hukum, serta mekanisme perlindungan hak masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.(red)



Komentar