JAKARTA,NARATARA.COM – Akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh berisiko membuat perencanaan dan pelayanan publik tidak tepat sasaran.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kuliah umum BBI Rethinking Series #2 yang digelar Beyond Borders Indonesia (BBI) bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Mengangkat tema “Data dan Kebijakan Pembangunan — When Data Fails to Reflect Local Realities”, kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XIII, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., sebagai narasumber.
Diskusi yang diikuti mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi tersebut mengangkat pertanyaan “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”. Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk membahas kesenjangan antara data administratif dan kondisi masyarakat di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal.
Data Harus Mencerminkan Kondisi Masyarakat
Dalam pemaparannya, Rieke menjelaskan pendekatan Data Desa Presisi (DDP) sebagai salah satu upaya menghasilkan informasi yang lebih akurat melalui penggabungan pemetaan wilayah, data numerik, dan keterlibatan masyarakat.
Ia menekankan bahwa warga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan. Masyarakat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai objek atau responden, tetapi juga harus memiliki peran dalam memeriksa dan memastikan kebenaran informasi mengenai kondisi wilayahnya.
“Masyarakat bukan sekadar objek pendataan atau responden pasif, melainkan subjek yang berperan aktif dalam mengenali, memeriksa, dan memvalidasi data mengenai kondisi kehidupan serta wilayahnya sendiri,” demikian pesan utama yang disampaikan dalam paparan Rieke.
Dengan keterlibatan tersebut, data diharapkan dapat menggambarkan kebutuhan dan potensi daerah secara lebih tepat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
RUU Satu Data Indonesia Jadi Sorotan
Selain Data Desa Presisi, forum tersebut membahas dorongan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia yang berkaitan dengan penguatan sistem pendataan nasional.
Sistem data yang terintegrasi dan akurat dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi masyarakat, termasuk hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kualitas data juga berkaitan langsung dengan proses perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyaluran bantuan, serta penyediaan layanan publik. Ketidaktepatan informasi dapat memengaruhi kebijakan yang seharusnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Akses Layanan di Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian
Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., menyoroti hubungan antara kualitas pendataan dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, data yang menggambarkan kondisi sebenarnya sangat dibutuhkan, terutama untuk wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil.
“Pendataan tidak hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penentuan alokasi anggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat. Khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah terpencil, data yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat sangat menentukan ketepatan kebijakan, pemerataan pembangunan, dan akses terhadap pelayanan publik,” ujar Rahtika.
Ia juga menyoroti bahwa keberadaan fasilitas publik belum tentu menjamin masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
Di wilayah kepulauan, misalnya, masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan. Jarak antarpulau, ketersediaan transportasi, kondisi cuaca, hingga biaya perjalanan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.
Universitas Sahid Dorong Dialog Lintas Sektor
Dari sisi perguruan tinggi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Dr. Yoga Santoso, M.M., menyampaikan pentingnya ruang dialog antara kalangan akademisi dan pemangku kepentingan.
“Kolaborasi dengan Beyond Borders Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai persoalan kebijakan publik. Forum seperti ini memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yoga.
BBI Rethinking Series merupakan program diskusi yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk membahas isu pembangunan serta kebijakan publik.
Melalui kegiatan ini, Beyond Borders Indonesia mengangkat berbagai persoalan pembangunan di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar menjadi bagian dari pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Tentang Beyond Borders Indonesia
Beyond Borders Indonesia merupakan platform independen yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, perspektif kebijakan, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan, dan 3T.(red)



Komentar