JAKARTA,Naratara.com — Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos ) dengan mentransfer bantuan langsung ke rekening penerima. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos melalui rekening dimulai pada kuartal I 2027.
Luhut mengatakan seluruh proses penyaluran akan diarahkan menggunakan transaksi nontunai. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi celah penyalahgunaan dalam distribusi bansos.
“Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash, jadi semua cashless transaction ya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia menambahkan, transaksi nontunai juga diharapkan dapat mempersempit peluang korupsi dalam proses penyaluran bantuan.
“Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi, jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya nggak bisa lagi (korupsi) dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” ujarnya.
Data Penerima Dibersihkan
Sebelum skema tersebut diterapkan, pemerintah masih melakukan pembenahan data penerima bansos. Langkah ini dilakukan karena pemerintah menemukan persoalan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan selama ini.
Luhut menyebut sekitar 50 persen penyaluran bansos selama ini masih tidak tepat sasaran. Pemerintah menargetkan pembenahan data dapat diselesaikan pada 2026 sebelum uji coba penyaluran melalui rekening dilakukan.
“Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib, karena selama ini banyak sekali tadi 50 persen itu off target,” tegasnya.
Pemutakhiran data juga dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Ya perbaikan desil bertahap, Profesor Arief dengan Ibu Rini sedang bekerja mengenai itu dan saya kira ya bertahap, ini bukan sulap. Tapi kita sudah tahu arahnya ke mana dan kita punya partner baru yaitu AI,” ujarnya.
Sasar 50 Juta Masyarakat Miskin
Luhut mengatakan pemerintah memperkirakan sekitar 50 juta masyarakat miskin akan masuk dalam sasaran penerima bansos berbasis digital. Kelompok tersebut berasal dari desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data kesejahteraan masyarakat.
Menurut Luhut, jumlah penerima nantinya akan mengikuti hasil pemutakhiran data sehingga pemerintah dapat menggunakan angka penerima yang lebih akurat.
“Ya kita bisa lihat lah jadi akhirnya biasa aja angka itu nanti berapa juta-juta, tapi presiden sudah mengatakan ya enggak apa-apa kita mulai dengan real number,” ucapnya.
Rencana penyaluran langsung melalui rekening tersebut sebelumnya juga disampaikan pemerintah sebagai bagian dari perubahan mekanisme perlindungan sosial, dengan uji coba ditargetkan berlangsung pada awal 2027.
Dana Bansos Diwaspadai Dipakai Judol
Selain persoalan ketepatan sasaran, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan dana setelah bantuan diterima masyarakat.
Luhut mengatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan dana bansos digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukan, termasuk judi online.
“Ya itu sekaligus masuk tadi ada dari Gubernur BI. Jadi ya idenya Presiden saya kira udah bagus,” kata Luhut.
“Sekaligus main dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol,” lanjutnya.
Pemerintah masih mengkaji mekanisme agar dana bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu opsi yang sebelumnya disebut adalah penggunaan kupon dengan pembatasan jenis transaksi tertentu.
Dengan digitalisasi tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos menjadi lebih transparan, tepat sasaran, serta dapat diawasi melalui sistem yang terintegrasi.(red)
Komentar