JAKARTA,Naratara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan bantuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi Magnitudo (M) 7,7. Bantuan tersebut disiapkan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), badan usaha milik daerah (BUMD), Baznas Bazis DKI Jakarta serta masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI akan berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak bencana. Koordinasi terkait bantuan tersebut telah dilakukan sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026).
“Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dan selalu Pemerintah DKI Jakarta pasti akan berkontribusi memberikan dan meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari gempa, termasuk seperti pada waktu di Aceh, di Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara,” ujar Pramono di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Menurut Pramono, bantuan nantinya akan disalurkan langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak. Pemprov DKI saat ini masih memetakan kebutuhan masyarakat agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Nanti untuk yang di NTT, di Maumere, dan sebagainya kami sedang mempelajari mana-mana yang kemudian Pemerintah DKI Jakarta bisa ikut andil untuk memberikan bantuan,” jelasnya.
Gempa M 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8/2026) pagi. Bencana tersebut berdampak di sejumlah wilayah dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta ribuan warga mengungsi.
Berdasarkan pemutakhiran data BNPB hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, sebanyak 47 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 warga mengungsi. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 jiwa, terdiri atas 1.356 orang yang mengungsi di GOR Samador dan 2.000 orang yang mengungsi secara mandiri di 10 titik.
Di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.078 jiwa. Sementara itu, sekitar 500 warga mengungsi di Kabupaten Nagekeo. Sejumlah warga di wilayah lain yang terdampak juga melakukan evakuasi untuk menghindari risiko akibat kerusakan bangunan dan gempa susulan.
Selain korban jiwa dan pengungsi, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. BNPB masih melakukan pendataan serta verifikasi dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak.
Pemprov NTT juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari untuk menangani dampak bencana di wilayah provinsi. Sementara itu, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana. Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana.
Pemprov DKI Jakarta memastikan koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk menentukan bentuk dan lokasi penyaluran bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI sebelumnya juga memberikan bantuan dalam penanganan bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah perlu saling membantu ketika masyarakat di wilayah lain mengalami bencana.
“Kami sedang mempelajari mana-mana yang kemudian Pemerintah DKI Jakarta bisa ikut andil untuk memberikan bantuan,” katanya.(red)
Komentar