JAKARTA,NARATARA.COM – Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran dan penusukan terhadap sejumlah jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang terjadi pada Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kevin saat menghadiri undangan silaturahmi bersama pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif pada Sabtu (14/11/2026) dini hari.
Dalam pertemuan itu, Kevin mengaku terenyuh setelah mendengar peristiwa yang menimpa para jemaah. Ia menilai kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius dan tidak semestinya hanya dipandang sebagai tindak pidana biasa.
“Setelah mendengar kejadian pada tanggal 8, Bapak dan Ibu, saya terenyuh,” ujar Kevin.
“Mungkin, ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kalau saya boleh katakan. Entah apa yang ada di balik kejadian ini. Ini tidak bisa hanya dianggap sebagai pidana sederhana,” tambahnya.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Hadir pula perwakilan Kementerian Agama, Polres Metro Jakarta Timur, serta sejumlah unsur lainnya.
Kevin mengatakan telah menyampaikan surat kepada sejumlah pihak berwenang, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya pada 11 November 2026. Ia juga mengirimkan surat kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pihak terkait lainnya.
Menurut Kevin, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam mendorong penanganan kasus tersebut.
Pertama, ia menilai tindakan pelaku perlu dilihat dari aspek tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan pelaksanaan ibadah. Kevin merujuk Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menurutnya mengatur penggunaan kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang menjalankan ibadah.
“Pasal-pasal pidana terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan dan sarana ibadah ini ada di Pasal 303 ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penggunaan kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ini bukan cuma sekadar masalah pidana,” ungkapnya.
Kedua, Kevin menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Menurut dia, kejadian itu dapat menimbulkan trauma dan rasa takut di kalangan jemaah, sekaligus mengganggu rasa aman dalam menjalankan ibadah di rumah ibadah.
Ia juga berpandangan bahwa dugaan unsur terorisme perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kevin menyebut Pasal 601 KUHP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Terorisme sebagai ketentuan hukum yang menurutnya perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus tersebut.
“Patut diperhatikan bagaimana efek traumatis dari kejadian ini. Karena, itu dapat menimbulkan ketakutan yang merusak rasa aman jemaah dan kesucian tempat rumah ibadah ini. Kami telah bersepakat bahwa tindakan pelaku ini hendaknya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Terorisme,” tegasnya.
Ketiga, Kevin menduga terdapat kemungkinan unsur percobaan mengadu domba antarumat beragama dalam peristiwa tersebut. Karena itu, ia meminta kepolisian mengusut kasus secara transparan dan menyampaikan perkembangan penanganannya secara jelas kepada masyarakat.
Menurut Kevin, informasi yang tidak disampaikan secara utuh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi publik. Dampaknya, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat meluas dan mengganggu kerukunan antarumat beragama, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain.
“Mengenai persepsi publik ketika berita ini viral, bagi masyarakat yang tidak paham konteks, bagi yang tidak paham ceritanya secara utuh, dan kalau dipotong setengah-setengah ini kan berbahaya. Ini merusak kerukunan umat beragama di tempat lain. Bukan hanya di Jakarta, bukan cuma di Duren Sawit,” pungkasnya.
Kevin berharap aparat kepolisian dapat mengusut perkara tersebut secara tuntas, mengungkap motif di balik kejadian, serta memproses pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(red)
Komentar