JAKARTA,NARATARA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pihaknya belum mengambil keputusan final terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Pramono, kajian masih diperlukan sebelum pemerintah daerah menentukan langkah lebih lanjut, termasuk mengenai jumlah pegawai dan profesi yang berpotensi memperoleh perubahan status kepegawaian.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyampaikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah bersama pimpinan DPR RI dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut merupakan penyempurnaan dari kesepakatan sebelumnya pada Agustus 2026. Awalnya, rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu difokuskan pada tenaga guru.
Namun, hasil pembahasan terbaru memperluas cakupan kebijakan tersebut sehingga mencakup berbagai bidang pekerjaan di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah profesi yang disebut masuk dalam kebijakan itu antara lain guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga menyampaikan bahwa PPPK penuh waktu akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski kebijakan pemerintah pusat telah diumumkan, Pemprov DKI Jakarta masih perlu melakukan kajian untuk menentukan pelaksanaannya di tingkat daerah.
Dengan demikian, kepastian mengenai jumlah pegawai dan mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.(red)
Komentar