Jakarta,Naratara.com — Industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Di satu sisi, permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan di pasar global semakin ketat. Di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, terutama ketika pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang dihadapi industri sawit nasional saat ini.
“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton dengan total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” ujar Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi produksi adalah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.
Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tantangan tersebut semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi dan dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.
Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.
“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus mempercepat program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.
“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka kesenjangan itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani, hingga kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.
Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.
PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia menghasilkan tahun kedua (TM II). Bahkan, di sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.
Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2–3 ton CPO per hektare.
Jatmiko mengungkapkan peningkatan produktivitas sawit rakyat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.
Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau guna mendukung agenda transisi energi nasional.
Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus didukung penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.
Menurutnya, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.(red)
Komentar