JAKARTA,Naratara.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembukaan lahan dengan cara membakar ditegaskan tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pencarian lima jurnalis dan tiga kru yang hilang di Selat Sunda, serta penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur.
Dalam penanganan karhutla, Prabowo meminta pencegahan diperkuat melalui pengolahan lahan tanpa bakar, penyediaan peralatan, serta pendampingan kepada masyarakat.
Presiden juga menekankan agar tidak ada peraturan daerah yang memberikan izin pembukaan lahan dengan cara membakar. Setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai dalam mencegah karhutla diminta ditindak sesuai ketentuan.
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terdapat lebih dari 95 korporasi yang disebut melakukan pelanggaran terkait karhutla.
Prabowo juga meminta penanganan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terus dimaksimalkan. Tim SAR masih melakukan pencarian korban di perairan Laut Jawa. Pada Rabu, pencarian diperkuat dengan unsur laut dan udara.
Presiden meminta Menteri Perhubungan terus memberikan informasi kepada keluarga korban serta memastikan hak-hak keluarga terpenuhi. Investigasi kecelakaan juga diminta dilakukan secara mendalam dan objektif untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus memperkuat langkah mitigasi di masa mendatang.
Selain itu, Prabowo meminta pencarian lima jurnalis dan tiga kru yang hilang di Selat Sunda terus dilakukan. Hingga Rabu, operasi pencarian masih berlangsung.
Untuk penanganan pascagempa di NTT, Presiden meminta pemerintah mempercepat bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk bantuan stimulan, hunian sementara, dan pembangunan kembali rumah yang mengalami kerusakan.
Prabowo menegaskan pemerintah harus hadir dengan respons cepat ketika bencana terjadi. Pada saat yang sama, kesiapsiagaan dan mitigasi perlu diperkuat agar risiko dan dampak kejadian serupa dapat ditekan.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.(red)
Komentar