JAKARTA,Naratara.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait untuk memantau penanganan bencana serta memastikan kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana berikutnya.
Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dalam rapat, pemerintah membahas penanganan dampak gempa di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penanganan bencana dinilai harus dilakukan secara cepat dan diikuti penguatan kesiapsiagaan serta mitigasi. Hal itu penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki potensi berbagai jenis bencana alam.
Dalam penanganan dampak gempa di Flores, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi juga menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah juga menyalurkan Rp 200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan dampak bencana, termasuk percepatan pembangunan hunian sementara dan rehabilitasi rumah warga yang terdampak.
Selain itu, pemerintah memperkuat konektivitas transportasi laut dan udara di NTT guna mendukung distribusi logistik serta kebutuhan dalam kondisi darurat.
Rapat juga membahas langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya terkait gangguan penerbangan yang berdampak terhadap sekitar 45.000 penumpang.
Pemerintah menyiapkan skema pengembalian biaya tiket atau refund 100 persen maupun penjadwalan ulang atau reschedule tanpa biaya tambahan bagi penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.
Kapasitas transportasi darat dan laut juga akan ditambah sebagai alternatif bagi masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan.
Selain penanganan terhadap dampak abu vulkanik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi pergerakan abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Sementara itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memperkuat operasi darat dan udara, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam operasi penanganan karhutla tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan 55 pesawat untuk memperkuat upaya pemadaman dari udara.
Prabowo juga meminta agar setiap penanganan bencana menjadi bahan evaluasi pemerintah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem respons dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Pemerintah memastikan penanganan akan terus dilakukan hingga wilayah terdampak kembali pulih. Penguatan mitigasi juga akan dilakukan melalui penyusunan master plan penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh.
Master plan tersebut mencakup penguatan sarana dan peralatan penanggulangan bencana agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi bencana di masa mendatang.(red)
Sumber:Facebook Setkab RI.
Komentar