Jakarta,Naratara.com – Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ( Unsurya ) Angkatan VII menyelenggarakan seminar nasional bertema “Tinjauan Kritisi KUHP Nasional & KUHAP Baru Perspektif Hukum Pidana, Perdata, dan Kedirgantaraan” di Balai Prajurit Ardhya Loka, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025). Kegiatan berlangsung secara hibrida dan menarik perhatian mahasiswa serta peserta dari berbagai wilayah.
Seminar ini menghadirkan narasumber dari kalangan penegak hukum dan akademisi. Hadir sebagai pembicara antara lain Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Adji Prakoso, S.H., M.H.; Kasubdit Prapenuntutan Direktorat C Jampidum Kejaksaan Agung, Dr. Hadiman, S.H., M.H., QRMP; Dekan Fakultas Hukum Unsurya, Marsekal Muda TNI (Purn.) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFRa; serta Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Unsurya, Kolonel Sus TNI (Purn.) Dr. Bambang Widarto, S.H., M.H. Acara dipandu oleh Sekretaris Prodi S2, Dr. Rizky Pratama Putra Karo Karo.
Rektor Unsurya, Marsekal Muda TNI (Purn.) Dr. Sungkono, S.E., M.Si., membuka seminar dengan menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap regulasi baru yang akan membentuk wajah sistem hukum Indonesia ke depan.
Rektor Unsurya, Marsekal Muda TNI (Purn.) Dr. Sungkono, S.E., M.Si., saat membuka Seminar Nasional Magister Hukum Unsurya dan menyampaikan sambutan di Balai Prajurit Ardhya Loka, Halim Perdanakusuma, Jakarta. Foto: dok. Naratara.
“Mahasiswa Magister Hukum Unsurya harus mampu melihat perubahan KUHP dan KUHAP bukan sekadar sebagai teks hukum, tetapi sebagai arah baru pembaruan hukum nasional yang membutuhkan pemahaman mendalam dan kesiapan profesional,” ujarnya.
Ketua Panitia, Marsma TNI Seprianus Hanok Sarante, S.H., CHRMP, menyampaikan bahwa seminar ini menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam menjawab dinamika hukum yang berkembang cepat.
“Kegiatan ini kami rancang agar mahasiswa dapat memperluas wawasan, mempertajam analisis, serta memahami posisi mereka sebagai bagian dari generasi baru yang kelak berperan dalam penyempurnaan sistem hukum nasional,” kata Sarante, yang juga menjabat Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing narasumber menyampaikan pandangan kritis mengenai pembaruan hukum pidana dan acara pidana. Adji Prakoso menguraikan perubahan kewenangan hakim dan tantangan yang mungkin muncul pada tahap implementasi. Dr. Hadiman menyoroti dinamika prapenuntutan dalam KUHAP baru serta penyesuaian yang harus dilakukan aparat penegak hukum.
Dari perspektif akademis, Marsekal Muda TNI (Purn.) Dr. Sujono membahas politik hukum pidana melalui konsep peradilan koneksitas. Sementara itu, Dr. Bambang Widarto menekankan pentingnya pengaturan tindak pidana penerbangan sesuai standar hukum internasional, terlebih Indonesia sebagai negara dengan aktivitas penerbangan yang tinggi.
Sesi diskusi berlangsung aktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, termasuk membahas tantangan penerapan regulasi baru di era digital serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum.
Seminar ditutup dengan apresiasi dari peserta dan tamu undangan yang menilai kegiatan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembaruan hukum nasional. Selain memperkuat kapasitas akademik mahasiswa, seminar juga mempererat jejaring antara praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa.
Marsma TNI Seprianus Hanok Sarante menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia dan peserta atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Dalam waktu yang tidak panjang, kita berhasil menyelenggarakan seminar yang berkualitas. Semoga kebersamaan ini berlanjut hingga kita menyelesaikan studi dan menjadi keluarga besar Unsurya yang terus menjaga solidaritas. Salam Dirgantara,” ujarnya didampingi Kolonel Pas Satori, S.H., dan Dr. Amrullah, S.H., M.Hum., M.Si.Par., CHE., QCRO.(red)
Komentar