Jakarta,Naratara.com—Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan sebagai prioritas politik dan keamanan nasional. Fokus utama diarahkan pada pendekatan terpadu yang mencakup pertahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam pernyataannya, Djamari Chaniago menegaskan bahwa perbatasan tidak sekadar menjadi batas geografis, tetapi merupakan simbol nyata kedaulatan bangsa. “Perbatasan bukan hanya batas geografis, tetapi wajah nyata kedaulatan bangsa. Negara harus hadir secara utuh melindungi rakyat sekaligus membangun kesejahteraan,” ujarnya.
Menko Polkam juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perbatasan yang komprehensif. Salah satu fokus utamanya adalah penyusunan Rencana Induk Perbatasan 2025–2029, yang akan menjadi acuan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Selain itu, program pembangunan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah juga akan diintegrasikan ke wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi memperkuat kehadiran negara hingga pelosok negeri.
Langkah ini merupakan bagian dari visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, di mana kawasan perbatasan tidak hanya difungsikan sebagai benteng pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai poros pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.(red)
Komentar