Cibubur, Naratara.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui optimalisasi Satelit Satria-1. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam di Hotel Avenzel, Cibubur, Jawa Barat.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, TNI, Polri, hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
Fokus pembahasan diarahkan pada strategi pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk memperluas akses internet di titik-titik layanan publik yang selama ini belum terjangkau jaringan terestrial. Lokasi prioritas mencakup sekolah, puskesmas, kantor desa, serta pos TNI/Polri di daerah 3T.
“Aspek konektivitas di wilayah 3T bukan hanya soal internet, tetapi juga pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan ketahanan negara. Satelit Satria-1 adalah instrumen strategis untuk memastikan seluruh warga negara, di manapun berada, mendapatkan layanan publik digital yang setara,” tegas Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam.
Dalam rapat ini, seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga guna mengatasi berbagai hambatan teknis dan anggaran. Beberapa langkah yang diprioritaskan meliputi integrasi data desa, penyediaan infrastruktur listrik pendukung, penentuan lokasi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program, verifikasi titik layanan, percepatan pembangunan akses internet, optimalisasi peran BUMDes, hingga penyelesaian dukungan konektivitas bagi pos TNI/Polri dan wilayah transmigrasi.
Dengan koordinasi yang lebih terpadu, Satelit Satria-1 diharapkan mampu menjadi penggerak utama percepatan digitalisasi di seluruh wilayah 3T, membawa layanan publik yang lebih merata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.(red)
Komentar