JAKARTA, NARATARA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat normalisasi sejumlah sungai sebagai langkah menghadapi potensi banjir pada musim hujan 2026/2027. Pekerjaan tersebut ditargetkan terus berjalan hingga Desember 2026, menjelang perkiraan puncak curah hujan pada Februari 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah daerah dan berbagai instansi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Sejumlah sungai menjadi prioritas penanganan, di antaranya Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama. Pemprov DKI berupaya mempercepat pengerjaan agar kapasitas aliran air dapat ditingkatkan sebelum memasuki periode curah hujan tinggi.
Pramono mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar setiap lembaga memahami tugas dan dukungan yang harus disiapkan selama musim hujan.
“Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi diperkirakan berpotensi terjadi dalam durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko genangan apabila kapasitas sungai dan saluran drainase tidak mencukupi.
Jakarta Barat juga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Penanganan Kali Angke dan Cengkareng Drain terus didorong untuk mendukung pengendalian aliran air di kawasan tersebut.
Selain pembenahan infrastruktur, Pemprov DKI memperkuat kesiapan petugas dan koordinasi penanganan keadaan darurat. BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta meningkatkan komunikasi, terutama terkait pemantauan cuaca dan potensi genangan.
Dukungan personel dari TNI dan Polri juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan. Keterlibatan berbagai instansi diharapkan mempercepat pengerahan sumber daya ketika terjadi bencana.
Pramono turut mengapresiasi dukungan Forkopimda, termasuk pendampingan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Kerja sama antarlembaga diperlukan mulai dari pemantauan kondisi cuaca, perbaikan infrastruktur, hingga penanganan warga terdampak.
Melalui percepatan normalisasi sungai dan penguatan koordinasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kesiapan menghadapi musim hujan 2026/2027.(red)
Komentar