NARATARA.COM – Parlemen Malaysia dijadwalkan membahas sejumlah isu penting dalam sidang Dewan Rakyat pada Rabu (14/10/2026). Agenda tersebut mencakup rencana regulasi untuk membatasi praktik perizinan yang dikenal sebagai “Ali Baba”, upaya diplomatik Malaysia terkait Gaza, hingga penyelesaian proyek perumahan terbengkalai.
Dilansir dari media Malaysia, Malay Mail, Rabu (14/10/2026), sejumlah anggota parlemen akan mengangkat persoalan tersebut melalui sesi tanya jawab kepada pemerintah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penyusunan Anti-Rent-Seeking Act, regulasi yang diarahkan untuk menekan praktik pencarian keuntungan melalui perizinan atau hak usaha tanpa keterlibatan usaha yang substantif. Anggota parlemen Syahredzan Johan dari Bangi dijadwalkan meminta penjelasan Menteri Ekonomi mengenai perkembangan penyusunan aturan tersebut dan rencana pengajuannya ke parlemen.
Istilah “Ali Baba” di Malaysia kerap digunakan untuk menggambarkan praktik ketika pihak yang memiliki akses atau izin usaha menyerahkan pemanfaatannya kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan, tanpa menjalankan kegiatan usaha secara nyata.
Diplomasi Malaysia untuk Gaza Jadi Sorotan
Selain persoalan ekonomi, upaya diplomatik Malaysia terkait konflik di Gaza juga masuk dalam agenda pembahasan.
Anggota parlemen Ahmad Tarmizi Sulaiman dari Sik dijadwalkan meminta penjelasan Menteri Luar Negeri mengenai langkah Malaysia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendukung keberlanjutan gencatan senjata serta penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza.
Isu tersebut menjadi bagian dari perhatian Malaysia terhadap perkembangan konflik di Asia Barat dan upaya diplomasi untuk mendorong perlindungan warga sipil serta kelancaran bantuan kemanusiaan.
Nasib Proyek Perumahan Terbengkalai
Persoalan perumahan juga menjadi salah satu agenda yang akan dibahas. Anggota parlemen Fong Kui Lun dari Bukit Bintang dijadwalkan meminta penjelasan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai langkah penyelamatan proyek Residensi Wilayah Salak Selatan.
Proyek tersebut mencakup 1.120 unit hunian yang menghadapi persoalan penyelesaian pembangunan. Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penunjukan pengembang penyelamat apabila skema penyelesaian yang ada tidak berhasil.
Pembahasan ini penting bagi para pembeli yang menantikan kepastian penyelesaian proyek dan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan hunian tersebut.
Selain tiga isu itu, sidang Dewan Rakyat juga dijadwalkan membahas dampak kecerdasan buatan terhadap tenaga kerja, tingkat upah, serta persoalan lulusan yang bekerja pada posisi di bawah kualifikasi pendidikannya.
Parlemen Malaysia juga melanjutkan pembahasan anggaran negara 2027. Rangkaian sidang tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan ekonomi dan prioritas belanja pemerintah untuk tahun mendatang.
Informasi mengenai agenda sidang tersebut dilaporkan Malay Mail berdasarkan agenda resmi Dewan Rakyat. Perkembangan dan hasil pembahasannya masih perlu dipantau melalui laporan resmi parlemen maupun pemberitaan media Malaysia berikutnya.(red)
Komentar