JAKARTA ,Naratara.com— Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai jenjang.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penerapan pendidikan gratis mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Berdasarkan keterangan pemerintah, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden menekankan komitmen penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah negeri, termasuk mulai jenjang taman kanak-kanak.
Selain pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah menargetkan pembahasan mengenai skema, tahapan, serta kebutuhan anggaran dilakukan dalam waktu 2-4 minggu ke depan.
Rencana tersebut mencakup pembebasan biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal. Pemerintah masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan skema penerapannya.
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada pendidikan pesantren. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani urusan pesantren, termasuk bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah menyatakan perluasan akses pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan berbagai jalur pendidikan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
Komentar