Oleh: Julius Adi Pratama, S.Kom., S.H., M.M., B.K.P.
Pemerintah kembali melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang diundangkan pada 22 April 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini pada dasarnya tetap mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, namun sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menutup berbagai celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.
Kebijakan ini menunjukkan arah yang cukup jelas. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebutuhan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berintegritas.
Penegasan Bahwa Suap Bukan Biaya Fiskal
Salah satu perubahan yang cukup penting dalam PP 20 Tahun 2026 adalah penambahan Pasal 20A yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, maupun pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
Ketentuan tersebut bahkan mencakup pemberian kepada pejabat publik asing. Dengan pengaturan ini, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa biaya yang timbul dari praktik yang bertentangan dengan hukum tidak hanya berisiko menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi juga tidak memperoleh pengakuan dalam perhitungan pajak.
Dari perspektif tata kelola usaha yang baik, langkah ini patut diapresiasi karena memperkuat prinsip kepatuhan dan integritas dalam dunia usaha.
UMKM Tetap Mendapat Perlindungan
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun.
Fasilitas ini masih menjadi instrumen penting bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas administrasi dan pembukuan yang memadai. Dengan skema pajak yang sederhana, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terbebani prosedur yang kompleks.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan UMKM sebagai sektor strategis yang perlu mendapatkan dukungan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Menutup Praktik Pemecahan Usaha
Esensi utama dari PP 20 Tahun 2026 sesungguhnya terletak pada upaya menutup praktik pemecahan usaha (business splitting) yang selama ini menjadi perhatian dalam pengawasan perpajakan.
Sebelumnya, terdapat praktik di mana satu kelompok usaha membentuk beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar sehingga dapat terus menikmati tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen.
Secara formal, praktik tersebut mungkin tidak selalu melanggar aturan. Namun dari sisi substansi, kondisi tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan awal pemberian fasilitas pajak yang memang ditujukan untuk pelaku UMKM yang sesungguhnya.
Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa batas omzet UMKM dihitung berdasarkan penggabungan peredaran bruto wajib pajak orang pribadi bersama suami atau istri serta seluruh peredaran bruto yang diperoleh dari perseroan perorangan yang didirikannya.
Apabila omzet gabungan tersebut melebihi Rp4,8 miliar, maka entitas yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan skema PPh Final UMKM pada tahun pajak berikutnya.
Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa fasilitas perpajakan diberikan secara tepat sasaran.
Profesional Tidak Lagi Berlindung di Balik Perseroan Perorangan
Perubahan penting lainnya adalah pengecualian terhadap perseroan perorangan yang didirikan oleh tenaga profesional untuk memberikan jasa yang sama dengan pekerjaan bebas pemiliknya.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan sebagian profesi tertentu memanfaatkan bentuk perseroan perorangan guna memperoleh perlakuan pajak yang lebih ringan, meskipun aktivitas yang dilakukan pada dasarnya tetap bertumpu pada keahlian pribadi.
Melalui pengaturan baru ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa fasilitas UMKM tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari semangat pembentukannya.
Menuju Sistem Pajak yang Lebih Adil
Secara keseluruhan, PP 20 Tahun 2026 bukanlah regulasi yang bertujuan menambah beban perpajakan bagi UMKM. Sebaliknya, pemerintah tetap mempertahankan berbagai fasilitas yang telah diberikan, namun memperkuat pengawasan agar fasilitas tersebut tidak disalahgunakan.
Dalam perspektif penulis, regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yakni memberikan kemudahan kepada UMKM, menutup celah penghindaran pajak, dan meningkatkan integritas sistem perpajakan nasional.
Tantangan terbesar ke depan tentu berada pada aspek implementasi. Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi hubungan antara wajib pajak orang pribadi dengan berbagai perseroan perorangan yang dimilikinya. Tanpa pengawasan yang efektif, tujuan utama regulasi ini akan sulit diwujudkan.
Namun demikian, apabila diterapkan secara konsisten dan didukung sistem pengawasan yang baik, PP 20 Tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu langkah reformasi penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan model bisnis modern di Indonesia.
Penulis adalah Konsultan Pajak dan pemerhati kebijakan perpajakan.
Komentar