Sorong, Naratara.com – Papua Barat Daya kini menjadi sorotan utama pemerintah pusat dalam agenda pemerataan konektivitas digital nasional. Pada Selasa (19/8/2025), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet di Kota Sorong.
Rapat dipimpin langsung oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, dengan dukungan penuh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Hadir pula para Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya, perwakilan PLN, operator seluler nasional, asosiasi penyedia infrastruktur digital, serta lebih dari 85 peserta lintas pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Agus Pandu menegaskan:
“Transformasi digital bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial, akses yang merata, dan masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.”
Senada dengan itu, Gubernur Elisa Kambu menegaskan komitmen pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin Papua Barat Daya hanya menjadi penonton dalam arus transformasi digital. Warga kami berhak merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah siap bersinergi penuh, menyediakan dukungan infrastruktur, dan memastikan masyarakat hingga kampung-kampung serta wilayah wisata dapat menikmati internet yang layak,” ujarnya.
Peta Masalah: Blank Spot dan BTS Rapuh
Meski pembangunan terus digenjot, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius. Blank spot masih terjadi di banyak wilayah. Sejumlah menara BTS dilaporkan rusak, dan spesifikasi rata-rata hanya mampu menyalurkan kecepatan 2 Mbps.
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 434 desa di Papua Barat Daya belum teraliri listrik, sehingga pengoperasian BTS dan kualitas sinyal menjadi terganggu. Bahkan, kawasan wisata dunia seperti Raja Ampat pun ikut terdampak.
Telkomsel mencatat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas bandwidth. Sementara PLN menegaskan bahwa roadmap elektrifikasi sudah disiapkan, dengan target dalam lima tahun ke depan seluruh rumah tangga di Papua Barat Daya bisa menikmati listrik.
Langkah Strategis: Satelit dan Sinergi Multipihak
Dalam forum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyampaikan peran penting Satelit Satria-1 untuk memperkuat layanan internet publik. Satelit ini diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan internet di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, hingga titik-titik strategis lain di Papua Barat Daya.
Sementara itu, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa meski tingkat penetrasi internet di Papua Barat Daya sudah mencapai 71,1%, indeks daya saing digital masih tertinggal jauh, hanya 31,8%. Sebagai perbandingan, DKI Jakarta sudah menembus 78,2%.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa target nasional hingga 2029 adalah 98% pemukiman terlayani 4G, fiber optik menjangkau 90% kecamatan, serta kecepatan internet minimal 100 Mbps. Papua Barat Daya harus ikut dalam lompatan digital tersebut agar tidak tertinggal.
Komitmen: Papua Barat Daya Bebas Blank Spot
Kemenko Polkam memastikan hasil rapat koordinasi di Sorong ini tidak berhenti sebatas wacana. Sinergi lintas sektor mulai dari elektrifikasi desa, penguatan kapasitas BTS, hingga kolaborasi dengan operator seluler akan terus dikawal.
Agus Pandu menegaskan kembali komitmen tersebut:
“Papua Barat Daya harus menjadi simbol transformasi digital Indonesia di kawasan timur.”
Dengan langkah nyata yang sudah dirancang, harapannya Papua Barat Daya bukan hanya terbebas dari blank spot, tetapi juga mampu melompat ke era digital yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.(red)
Komentar